EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SIDOARJO

., CHOIRUNNISA (2015) EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SIDOARJO. Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA.

	Text ABSTRAKSI.pdf Download (159kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (721kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (158kB)
	Text FULL TEKS SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pemberlakuan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), serta upaya yang dilakukan DPPKA Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dapat menunjang peningkatan PAD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisi pertumbuhan PDRD dan kontribusi PDRD terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sudah cukup tinggi, sedangkan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD masih rendah. Efektivitas setelah diberlakukannya UU PDRD mengalami peningkatan, karena dengan diberlakukannya UU PDRD ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar di bidang perpajakan daerah, selain itu terdapat penambahan 4 jenis pajak baru yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga meningkatkan PAD dalam setiap tahunnya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan penerimaan PDRD yang dapat menunjang penerimaan PAD yaitu denganmemperbaiki aspek kelembagaan/ organisasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak guna mencapai PAD yang maksimal, meningkatkan insentifikasi sumber-sumber PAD, melaksanakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah, serta melengkapi dan meningkatkan sarana prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan PDRD

Actions (login required)

View Item