PENGUKURAN KINERJA MANAJEMEN DALAM IMPLEMENTASI E–PROCUREMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE

Handayani, Nur (2022) PENGUKURAN KINERJA MANAJEMEN DALAM IMPLEMENTASI E–PROCUREMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE. JIAKu Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 1 (1). pp. 59-71. ISSN 2963-671X

	Text jiaku-VOL1NO1-APRIL-22.pdf Download (247kB)
	Text Plagiasi JIAku vol 1 No. 1.pdf Download (4MB)

Abstract

Salah satu bentuk usaha entitas pemerintah Surabaya dalam melakukan inovasi pengadaan barang serta jasa dengan cara mengimplementasikan sistem pengadaan barang serta jasa secara elektronik atau yang dikenal dengan istilah E-Procurement. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan sistem baru tersebut, perlu diadakan suatu penelitian serta analisa secara terukur dan mendalam. Balanced Scorecard merupakan metode yang dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu sistem dengan 4 (empat) perspektif. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan adalah: sistem E-Procurement berhasil meminimalkan adanya hambatan pada sistem yang sebelumnya. Dari sisi: (1) perspektif finansial E-Procurement dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas laporan keuangan terpenuhi. (2) perspektif pelanggan, E-Procurement telah mampu meningkatkan jumlah peserta pelelangan bahkan menjaring peserta baru baik dari dalam maupun luar Surabaya. (3) perspektif proses bisnis internal, E-Procurement mampu melakukan inovasi yang dapat mengeliminasi kendalakendala yang terjadi pada sistem sebelumnya. (4) perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, E-Procurement mampu meningkatkan mutu serta kualitas SDM sehingga dari SDM yang berkualitas tersebut akan didapatkan timbal balik yang positif untuk penyempurnaan sistem E-Procurement ini di masa yang akan datang. Dari sisi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance), pelaksanaan E-Procurement merupakan wujud komitmen pemerintah kota Surabaya dalam melayani masyarakat, dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Actions (login required)

View Item