PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PNS BERDASARKAN PP NO 30 TAHUN 2015 ( Studi Empiris Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur )

WIDAYANTI, WIWID (2017) PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PNS BERDASARKAN PP NO 30 TAHUN 2015 ( Studi Empiris Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ). Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA.

	Text ABSTRAKSI.pdf Download (123kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (834kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (161kB)
	Text FULL TEXT SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian PNS mampu berperan dalam menilai berdasarkan standar PP No 30 Tahun 2015 pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa struktur organisasi instansi telah memenuhi standar peraturan Gubernur dimana tugas,wewenang dan tanggungjawab telah diatur akan tetapi belum diterapkan kode tingkatan pertanggungjawaban.Dalam informasi akuntansi penggajian PNS telah memenuhi standar PP No 30 tahun 2015 dan standar pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur akan tetapi belum ada tahapan sistem informasi akuntansi penggajian PNS instansi dan belum digambarkan dalam suatu bagan alir atau flowchart. Pada APBD belanja gaji PNS telah sesuai dengan standar peraturan APBD belanja gaji PNS tahun anggaran 2016 akan tetapi perencanaan penerima APBD belanja gaji PNS perlu perubahan sesuai data kepegawaian. Pada pengelolahan keuangan Daerah telah sesuai dengan standar Permendagri akan tetapi belum digambarkan dalam suatu bagan alir atau flowchart. Laporan penggajian PNS telah disusun berdasarkan standar peraturan Gubernur Jawa Timur dan laporan pertanggungjawabn realisasi anggaran penggajian PNS telah disusun berdasarkan standar peraturan daerah APBD DPA akan tetapi laporan penggajian PNS belum dibedakan antara informasi kepegawaian dan informasi keuangan sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran penggajian PNS belum mencantumkan kolom presentase capaian realisasi anggaran penggajian PNS. Maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penggajian PNS berdasarkan PP No 30 tahun 2015 telah diterapkan dengan baik sesuai dengan standar yang diberikan.

Actions (login required)

View Item