RANCANGAN MODEL SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD): STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN

STYAWAN, HARDIKA PRAYUDI (2025) RANCANGAN MODEL SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD): STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN. Doctoral thesis, STIESIA SURABAYA.

	Text ABSTRAK.pdf Download (149kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (335kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text FULL TEKS DISERTASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Rancangan Model Skema Sertifikasi Kompetensi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mengambil studi empirik di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji danmenganalisis kondisi pelaksanaan fungsi anggota BPD saat ini, kebutuhan standarkompetensi kerja yang harus dimiliki oleh anggota BPD, serta model skema sertifikasi kompetensi yang tepat bagi mereka. Penelitian ini mengggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi pelaksanaan fungsi anggota BPD saat ini menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Dalam fungsi pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa, interaksi antara BPD dan Kepala Desa berlangsung melalui forum musyawarah resmi serta komunikasi informal, namun masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat, birokrasi yang lambat, danmiskomunikasi. Mekanisme penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat telah dilakukan melalui forum musyawarah dan layanan pengaduan, tetapipemanfaatan teknologi informasi masih terbatas, sehingga pengelolaan umpan balik belum optimal. Dalam pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD menggunakan indikator administratif, pembangunan, dan pelayanan publik, dengan evaluasi rutinyang diumumkan kepada masyarakat, meskipun keterbatasan sumber daya dan resistensi Kepala Desa menjadi tantangan tersendiri. Meskipun BPD telah menjalankan fungsinya melalui berbagai mekanisme, peningkatan keterlibatan masyarakat, optimalisasi teknologi informasi, dan pengelolaan kendala yang lebihbaik menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa. Standar kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh anggota BPD mencakup berbagai aspek untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsinya. Dalam mengorganisir aspirasi masyarakat, anggota BPD harus mampu menggali, menampung, dan mengelola aspirasi melalui kunjungan langsung, administrasiyang tertata, serta analisis mendalam sebelum menyampaikannya kepada Kepala Desa. Selain itu, mereka harus memiliki kompetensi dalam merumuskan rancanganperaturan Desa, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, hinggapembahasan dan finalisasi draft secara partisipatif. Dalam pengawasan kinerja Kepala Desa, anggota BPD dituntut untuk mampu mengumpulkan data, melakukananalisis komprehensif, serta menyusun rekomendasi yang relevan. Kompetensi lainyang penting mencakup evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa, fasilitasi musyawarah Desa, serta pengorganisasian pemilihan kepala Desa antarwaktu. Selain itu, pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, regulasi perundang-undangan, penyusunan anggaran operasional, danpembangunan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga lainnya menjadi aspek penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitasperan anggota BPD.

Actions (login required)

View Item