PENGARUH KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Kantor DPRD Kabupaten Sikka)

BURE, MARIA RASDIANA (2023) PENGARUH KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Kantor DPRD Kabupaten Sikka). Masters thesis, STIESIA SURABAYA.

	Text ABSTRAK.pdf Download (306kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text TESIS MARIA RASDIANA BURE FIX.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Anggota Dewan,Akuntabilitas Publik,Transparansi Kebijakan Publik dan partisipasi masyarakat terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kantor DPRD Kabupaten Sikka. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam memediasi pengaruh Kompetensi Dewan Tentang Anggaran,Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakaan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kantor DPRD Kabupaten Sikka. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional (Correlational Research). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Sikka berjumlah 35 orang. Data dikumpulkan melalui kuisioner dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis jalur yaitu uji sobel. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Anggota Dewan , Akuntabilitas Publik, Transparansi Kebijakan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah berada pada kriteria baik.Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa : 1) Kompetensi Dewan Tentang Anggaranberpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. 2) Akuntabilitas Publikberpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan keuangan daerah, 3)Transparansi Kebijakan Publikberpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, 4) Partisipasi Masyarakat mampu memediasi hubungan Kompetensi Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, 5) Partisipasi Masyarakat mampu memediasi hubungan Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, dan 6) Partisipasi Masyarakat mampu memediasi hubungan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Actions (login required)

View Item