RANCANGAN MODEL SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD): STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN

Penelitian ini membahas tentang Rancangan Model Skema Sertifikasi
Kompetensi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mengambil
studi empirik di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji danmenganalisis kondisi pelaksanaan fungsi anggota BPD saat ini, kebutuhan standarkompetensi kerja yang harus dimiliki oleh anggota BPD, serta model skema
sertifikasi kompetensi yang tepat bagi mereka. Penelitian ini mengggunakan
metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.
Berdasarkan hasil penelitian, kondisi pelaksanaan fungsi anggota BPD saat
ini menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Dalam fungsi pembahasan dan
persetujuan Rancangan Peraturan Desa, interaksi antara BPD dan Kepala Desa
berlangsung melalui forum musyawarah resmi serta komunikasi informal, namun
masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat, birokrasi yang lambat, danmiskomunikasi. Mekanisme penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
telah dilakukan melalui forum musyawarah dan layanan pengaduan, tetapipemanfaatan teknologi informasi masih terbatas, sehingga pengelolaan umpan balik
belum optimal. Dalam pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD menggunakan
indikator administratif, pembangunan, dan pelayanan publik, dengan evaluasi rutinyang diumumkan kepada masyarakat, meskipun keterbatasan sumber daya dan
resistensi Kepala Desa menjadi tantangan tersendiri. Meskipun BPD telah
menjalankan fungsinya melalui berbagai mekanisme, peningkatan keterlibatan
masyarakat, optimalisasi teknologi informasi, dan pengelolaan kendala yang lebihbaik menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas peran BPD dalam tata
kelola pemerintahan desa.
Standar kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh anggota BPD mencakup
berbagai aspek untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsinya. Dalam
mengorganisir aspirasi masyarakat, anggota BPD harus mampu menggali,
menampung, dan mengelola aspirasi melalui kunjungan langsung, administrasiyang tertata, serta analisis mendalam sebelum menyampaikannya kepada Kepala
Desa. Selain itu, mereka harus memiliki kompetensi dalam merumuskan rancanganperaturan Desa, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, hinggapembahasan dan finalisasi draft secara partisipatif. Dalam pengawasan kinerja
Kepala Desa, anggota BPD dituntut untuk mampu mengumpulkan data, melakukananalisis komprehensif, serta menyusun rekomendasi yang relevan. Kompetensi lainyang penting mencakup evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
fasilitasi musyawarah Desa, serta pengorganisasian pemilihan kepala Desa
antarwaktu. Selain itu, pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,
regulasi perundang-undangan, penyusunan anggaran operasional, danpembangunan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan
lembaga lainnya menjadi aspek penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitasperan anggota BPD.